Jakarta, Rifan Financindo - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut, usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan belum cukup membuahkan hasil. Tengoklah, penurunan angka kemiskinan relatif stagnan. Bahkan, selama tujuh terakhir, kemiskinan hanya turun tiga persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017, jumlah orang miskin tercatat 27,77 juta orang atau sekitar 10,64 persen dari jumlah penduduk. Malah, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, angka kemiskinan ini cederung meningkat 5,67 persen.
"Banyak usaha-usaha dilakukan. Namun, belum cukup, walaupun ada hasilnya. Karena itu, upaya harus lebih gencar lagi. Tahun 1970-1980, kita menganut ekonomi terbuka, sekarang teorinya negara harus campur tangan lebih banyak lagi," ujarnya, membuka Indonesia Development Forum 2017, Rabu (9/8).
Memang, ia akui, rasio gini membaik. Namun, rasio gini itu lebih mengacu pada sisi konsumsi. Bukan pendapatan masyarakat. Padahal, sisi konsumsi dan pendapatan bisa saja berbeda. Makanya, terpenting agar masyarakat meningkatkan produktivitasnya, sehingga rasio gini dari sisi pendapatan ikut membaik.
Menurut dia, persoalan mendasar di Indonesia, yakni tingginya ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Dari sejumlah ketimpangan, salah satunya adalah ketimpangan pendapatan, antar sektor dan profesi.
"Di Jakarta, antara pendapatan rendah dengan pendapatan tinggi bisa ratusan kali perbedaannya, antara UMR dengan gaji profesional. Begitu pula sektor petani, guru, dokter, dan sebagainya," terang JK. Lihat juga: Jokowi: Belum Semua Rakyat Merasakan Hasil Kemerdekaan | PT Rifan Financindo
Pekerjaan rumah pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, yakni meningkatkan pendapatan sekaligus mengurangi pengeluaran masyarakat. Misalnya, menyalurkan subsidi, program bantuan sosial, namun terus membimbing masyarakat untuk meningkatkan produktivitas demi mengerek pendapatannya.
Ambil contoh, JK menyebutkan, menaikkan pendapatan buruh yang bekerja di industri. Toh, kenaikan pendapatan dikompensasi dengan pendapatan pajak.
"Intinya, bagaimana meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Di sisi lain, mengurangi pengeluarannya," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku, tak mudah bagi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan hingga dibawah 10 persen. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk miskin tumbuh berkali-kali lipat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya.
Bahkan, upaya pemerintah dalam menambah utang hingga ribuan triliun pun belum terasa dalam mengentaskan kemiskinan, karena utang tersebut ditujukan untuk membangun infrastruktur. "Kalau tahapnya baru pinjaman, tetapi belum ada pembangunannya, ya akan menurunkan (kemiskinan)," pungkasnya.